KOTA BOGOR, (BS) – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022 di Hotel D’Anaya, Jalan Ciheuleut, Kota Bogor, Selasa (20/9/2022).
Rakor yang dibuka Wali Kota Bogor, Bima Arya didampingi Sekda Kota Bogor Syarifah Sofiah, kepala OPD dan camat ini untuk turut mendukung dan menyukseskan pelaksanaan survei Regsosek yang akan digelar Oktober hingga November 2022 mendatang.
“Rakor ini terkait dengan kegiatan sensus Regsosek yang pertama kalinya di seluruh Indonesia, tak terkecuali untuk seluruh warga Kota Bogor,” ujar Kepala BPS Kota Bogor, Daryanto.
Daryanto mengatakan, poin penting dari rakor ini yakni pihaknya memerlukan kolaborasi dari semua stakeholder, mulai dari DPRD, OPD, camat, dan lurah. Pasalnya, sensus Regsosek ini perlu disosialisasikan ke masyarakat agar nantinya warga bisa menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan jawaban sebenar-benarnya sehingga data yang diperoleh merupakan data valid.
“Ada 1.5.47 petugas sensus se-Kota Bogor di sensus Regsosek ini. Jika dihitung kira-kira satu orang petugas akan mendata sebanyak 240 kepala keluarga. Mereka akan datang langsung ke rumah alias door to door, jadi setiap rumah tangga dipastikan akan dikunjungi,” tuturnya.
Ia menjelaskan, beberapa pertanyaan yang akan diajukan petugas yakni mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal ini karena NIK merupakan primary key untuk link ke data yang lain.
Petugas juga akan menanyakan pendidikan, ketenagakerjaan, ekonomi, perlindungan sosial dan masih banyak lagi. Sensus akan dilakukan selama sebulan dimulai dari 15 Oktober hingga 14 November.
“Kami menargetkan pengolahan data selesai pada pertengahan 2023, hasilnya akan diserahkan kepada Bappenas. Data regsosek ini gaung yang akan terdengar kencang yakni terkait dengan apakah warga layak mendapatkan BLT atau tidak,” jelasnya.
Selain itu, nantinya data ini akan tersentralisasi. Sehingga bagaimana cara pemanfaatannya akan diterbitkan melalui Peraturan Presiden (Perpres). Pemanfaatan data ini diharapkan berjalan optimal alias data hidup yang mana jika ada pergerakan atau dinamika akan ‘tertangkap’.
Ia melanjutkan, survei ini merupakan awal mengumpulkan dan memotret semua penduduk di Indonesia. Pada 2023 akan ada diskusi di forum konsultasi publik untuk menyakinkan warga yang terdata miskin atau merupakan warga yang secara ril memang miskin karena Regsosek ini juga terkait dengan perlindungan sosial dan jaminan kesehatan.
“Dari data terakhir survei ekonomi nasional 2021 jumlah penduduk miskin di Kota Bogor ada 80 ribu atau sekitar 7,24 persen. Data 2022 belum keluar, tapi kami berharap kemiskinan bisa turun apalagi sudah banyak program yang dibuat pemerintah untuk menopang daya beli,” katanya.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Rudy Mashudi mengatakan, Regsosek merupakan program nasional yang harus dijalankan juga di Kota Bogor. Apalagi data menjadi bagian penting dari pengambilan kebijakan di Kota Bogor.
“Kami berharap Regsosek menghasilkan data yang valid dan benar. Kami support BPS untuk bisa menyelesaikan sensus secara tepat waktu dan menghasilkan data berkualitas,” katanya.
