Breaking News
DPRD dan Bupati Bogor Sepakati Raperda Perubahan APBD 2023 Pembangunan Huntap Malasari Tidak Pakai Baja Ringan ber-SNI, Pengawasan Dinas Terkait Dipertanyakan Kadispora Kabupaten Bogor Tegaskan Tidak Ada Praktik Jual Beli Jabatan Pemda Gagal Bina Pemuda, DPD KNPI Kabupaten Bogor Akan Turun ke Jalan Birukan Bumi Tegar Beriman! Usulan DPRD Tanggamus Mulyadi Irsan Jadi Pj Bupati Kabupaten Tanggamus
LoginIndeks
Beranda Kesehatan Pemerintah Batalkan Vaksinasi Berbayar, Ini Alasannya
Kesehatan, Nasional  

Pemerintah Batalkan Vaksinasi Berbayar, Ini Alasannya

junior77

JAKARTA, (BERITASATOE.COM) – Presiden Joko Widodo telah mengambil keputusan untuk membatalkan vakin Covid-19 berbayar bagi individu yang sebelumnya direncanakan akan disalurkan melalui Kimia Farma. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 16 Juli 2021.

“Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut,” tegas Pramono.

Dengan demikian, seluruh vaksinasi akan tetap menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan saat ini yakni gratis bagi seluruh masyarakat.

“Semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya,” imbuhnya.

Sementara itu, terkait dengan Vaksinasi Gotong Royong, mekanismenya tetap dilakukan melalui perusahaan di mana perusahaan yang akan menanggung seluruh biaya vaksinasi bagi karyawannya.

“Sehingga dengan demikian mekanisme untuk seluruh vaksin, baik itu yang gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan digratiskan oleh pemerintah,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Kabinet juga menyampaikan arahan tegas Presiden Joko Widodo kepada seluruh jajarannya di kabinet untuk memiliki rasa kepekaan sosial dalam suasana pandemi ini.

“Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM Darurat ini tentunya _sense of crisis_ seluruh kementerian/lembaga, para pemimpin itu harus ada,” ujarnya.

Terkait hal tersebut, Presiden melarang seluruh menteri maupun kepala lembaga untuk bepergian ke luar negeri jika tidak ada hal yang bersifat khusus serta tanpa ada izin dari Presiden.

“Yang boleh bepergian ke luar negeri hanya Menteri Luar Negeri karena memang sesuai dengan bidang tugasnya. Yang lainnya, kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapatkan izin secara langsung dari Bapak Presiden,” tegas Pramono.

Presiden juga mengimbau kepada kementerian/lembaga untuk proaktif membuat dan memfasilitasi isolasi mandiri (isoman) bagi pegawainya yang terpapar Covid-19. Pramono memperkirakan setiap kementerian/lembaga atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi 300-500 pasien.

“Untuk itu, dibuat secara baik, dipersiapkan, dan kemudian nanti pemerintah juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh obat-obatan kepada isoman yang akan bergabung itu,” tandasnya.

 

(Red/setpres)

53 Komentar

Rekomendasi untuk kamu

10 Provinsi dan 19 Kota Kabupaten Ini Rawan Pelanggaran Netralitas ASN di Pemilu 2024

JAKARTA, (BS) – Ketidaknetralan ASN termasuk sumber kerawanan yang rentan terjadi di pelaksanaan Pemilu dan…

Proses Tender Bangunan Gedung Laboratorium Dinkes Kabupaten Bogor Diduga Ada Kejanggalan

BOGOR, (BS)  –  Diduga ada kejanggalan proses tender belanja modal bangunan gedung laboratorium Dinas Kesehatan…

PWI Kabupaten Bogor Kunker Ke PT.Antam Tengok Langsung Penambangan Emas Pongkor

BOGOR, (BS) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bogor melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke PT….

PT.Antam Perharinya Olah 1000 Ton Batu Yang Mengandung Emas

BOGOR, (BS) – PT. Antam Tbk, Unit Bisnis Pertambangan Emas (UBPE) Pongkor Bogor, mengaku jika…

Respon (53)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *