IMM Demo DPRD Kabupaten Bogor Tuntut Implementasi Hasil Pelesiran Komisi 1 ke Bali

CIBINONG, (BS) –  Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Bogor gelar aksi demo di gedung Tegar Beriman menuntut penjelasan terkait implementasikan hasil pelesiran Anggota Dewan Komisi I DPRD Kabupaten Bogor ke Pulau Bali, beberapa waktu lalu.

Pasalnya kegiatan pelesiran Anggota Komisi I itu cukup melukai hati masyarakat Kabupaten Bogor. Dimana kegiatan yang anggarannya dari APBD kabupaten Bogor tersebut dilakukan disaat kondisi masyarakat yang sedang kesulitan secara ekonomi.

“Para wakil rakyat ini tidak melihat kondisi masyarakat Kabupaten Bogor yang sedang merosot di segi ekonomi, kelangkaan minyak goreng bahkan pengangguran pun masih cukup besar di kabupaten Bogor,” Kata Nana selaku Koordinator pada aksi tersebut kepada wartawan, Selasa (15/03).

Maka dari itu sambungnya, kami IMM Cabang Bogor menggelar aksi unjuk rasa. “Ini merupakan bentuk kepedulian kami sebagai kontrol sosial terhadap bumi Tegar Beriman,” tambah Nana.

Dalam aksi demo itu para Mahasiswa  meminta DPRD Kabupaten Bogor untuk segera memberikan sikap tegas menjawab keresahan publik dengan mengimplementasikan hasil kunjungan kerja para anggota Komisi 1 tersebut.

Menurut Nana, ada enam poin penting tuntutan yang diminta mahasiswa dalam aksi kali ini.

Pertama ialah mendesak DPRD kabupaten Bogor tidak menghamburkan anggaran untuk Kunjungan kerja yang tidak jelas, sebab lebih baik fokus penanganan pandemi Covid-19 di kabupaten Bogor dan pemulihan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat kabupaten Bogor.

Kedua, mendesak komisi I untuk mengimplementasikan apa yang sudah di dapat Pada pelesiran ke Bali, ketiga Mendesak ketua komisi I untuk membuat berita acara hasil kunjungan kerjanya untuk diinformasikan kepada publik disertai bukti kongkritnya, Ucap Nana.

Selain itu para  Mahasiswa ini pun mendesak Badan Kehormatan Dewan (BKD) memberikan sanksi etik kepada komisi yang tidak memperhatikan moral masyarakat kabupaten Bogor.

“Kami meminta kepada masyarakat untuk tidak memilih kembali tahun 2024 dan meminta kepada parpol untuk memberikan sanksi kepada kadernya,” tegas Nana.

Diakhir para pendemo pun meminta DPRD kabupaten Bogor untuk transparan dalam perencanaan dan laporan kinerja tahunan kepada publik, sebab para wakil rakyat dipilih oleh rakyat itu sendiri. (San)